Dasar Hukum :

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 20169 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
  2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2016.tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

 

  • Gambaran Organisasi
  1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Karanganyar adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian.

  1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16)  adalah sebagai berikut:

  1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar
  2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

    Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beren

    cana mempunyai fungsi :

1)    perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;

2)    pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

3)    pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

4)    pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

5)    pelaksanaan fungsi  Kesekretariatan;

6)    pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

7)   pelaksanaan tugas  lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.