Categories
Uncategorised

Solusi

  1. Perlunya sosialisasi tentang kekerasan dalam rumah tangga terus menerus dilaksanakan
  2. Penggalangan dan pemantapan stake holder serta meningkatkan peran serta mitrakerja
  3. Memberdayakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan seperti PPKBD melalui pemberian biaya operasional PPKBD.
Categories
Uncategorised

Masalah

Masalah

Masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah :

  1. Belum adanya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada pihak berwenang.
  2. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) kurang,
  3. Pejabat Fungsional umum Tingkat Kabupaten belum terisi .
Categories
Uncategorised

Program Keluarga Berencana

Keluarga Berencana (Keluarga Berencana) dan Pemberdayaan Keluarga

Tujuan kegiatan ini  adalah pemenuhan permintaan masyarakat  akan pelayanan Keluarga Berencana yang berkualitas dalam upaya menurunkan angka kelahiran dan kematian ibu, bayi, anak dan memantapkan institusi masyarakat dan jaringan pelayanan Keluarga Berencana sampai pada tingkat lini lapangan serta pemberdayaan ekonomi keluarga yang diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS, dengan hasil :

  1. Penyediaan Pelayanan Keluarga Berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin, hasil kegiatan yang telah dicapai sampai dengan bulan Desember 2017 telah berhasil dibina menjadi peserta Keluarga Berencana baru 14.764 dan peserta KB aktif sebanyak : 140.170

Peserta Keluarga Berencana Aktif (PB)  menurut metode Kontrasepsi :    

NO

METODE

 Jumlah

Capaian

%

1

NON HORMONAL

4.253

28.81

 

Ø IUD

Ø MOW

Ø MOP

Ø KONDOM

3.253

407

179

413

22.04

2.75

1.22

2.80

2

HORMONAL

10.511

71.19

 

Ø IMPLANT

Ø SUNTIK

Ø PIL

2.541

7.036

934

17.21

47.66

6.32

       JUMLAH

14.763

100,00

Tabel diatas menunjukkan bahwa pencapaian Peserta KB Baru (PB) tahun 2017 sebanyak 14.763 akseptor.

  1. Pembinaan Kesertaan KB Jalur Khusus

Hasil kegiatan pembinaan kesertaan KB jalur khusus di kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

NO

METODE

PA PRIA

%  PA Pria

PA MKJP

%  PA MKJP

1

2

3

4

5

6

7

MOP

KONDOM

IUD

MOW

IMPLANT

SUNTIK

PIL

1.139

4.116

0,66

2,42

1.139

22.509

11.635

1.139

13.768

0,66

13,28

6,84

0,66

      JUMLAH

5.255

3,09

49.051

34,99

Tabel diatas memperlihatkan bahwa Peserta KB Aktif (PA) pria masih sangat rendah (3.09 %) dari total Peserta KB Aktif (PA),  MOP sebesar 0,66 %. Dari sini terlihat bahwa peserta KB  mayoritas adalah wanita (96,91 %). Sedang Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) : 34,99 %.

  1. Pembinaan Keluarga Berencana (Keluarga Berencana) merupakan kegiatan bimbingan teknis/bimbingan pelayanan yang diharapkan dapat meningkatkan aktifitas tenaga pengelola program Keluarga Berencana khususnya penyuluh Keluarga Berencana, sedangkan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah mengikut sertakan penyuluh Keluarga Berencana untuk mengikuti pembinaan/pelatihan yang dilaksanakan oleh BKKBN Provinsi Jawa Tengah guna menningkatkan kualitas petugas penyuluh Keluarga Berencana sebanyak 47 orang penyuluh Keluarga Berencana
  2. Operasional Tim Pengembangan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

NO

PUS BUKAN

PES KB

Jumlah

% terhadap

PUS (170.027)

1

2

3

4

Hamil

Ingin anak segera

Ingin anak ditunda

Tidak ingin anak lagi

4.877

11.788

6.496

6.760

2,87

6,89

3,83

3,98

         JUMLAH

29.921

17,56

Tabel diatas memperlihatkan bahwa jumlah Unmet need (penjarangan dan pembatasan) sebesar 13.265  atau 7,8 % dari PUS. Peningkatan partisipasi pria dalam Keluarga Berencana /Kesehatan Reproduksi

  1. Peningkatan Partisipasi Pria Dalam Program KB

Hasil capain partisipsi pria dalam program KB sebagai berikut :

NO

METODE

PA PRIA

%  PA Pria

PA MKJP

%  PA MKJP

1

2

MOP

KONDOM

1.139

4.116

0,66

2,42

1.139

0,66

      JUMLAH

5.255

3,09

 

 

  1. Biaya operasional Keluarga Berencana
  2. Pengadaan Sarana Kerja Petugas Lapangan KB

Hasil kegiatan sarana kerja petugas lapangan KB berupa tersedianya sarana kerja petugas lapangan KB berupa 36 buah Smart Phone yang diperuntukkan sebagai alat pencatatan dan pelaporan sekaligus megolah data capaian program KKBPK.

  1. Peningkatan Kesertaan KB Metode Kontrasepsi jangka Panjang

Hasil kegiatan peningkatan kesertaan KB Metode kontrasepsi jangka panjang sebagai berikut :

NO

METODE

PA PRIA

%  PA Pria

PA MKJP

%  PA MKJP

1

2

3

4

MOP

IUD

MOW

IMPLANT

1.139

0,66

1.139

22.509

11.635

1.139

0,66

13,28

6,84

0,66

      JUMLAH

5.255

3,09

49.051

34,99

Sampai dengan Desember 2017 kondisi Institusi masyarakat pedesaan pengelola Program (PPKKBD dan Sub PPKBD).

NO

Institusi / Kelompok Kegiatan

Desember, 2017

1

2

3

4

5

Kecamatan

Penyuluh KB

PPKBD

SUB. PPKBD

Kelompok KB

17

47

177

1.659

6.447

                     

  1. Koordinasi Pengelolaan Program

Kegiatan koordinasi pengelolaan program sebagai berikut :

  1. Rapat Koordinasi Program Tingkat Kabupaten
  2. Rapat Koordinasi Program Tingkat Kecamatan
  3. Rapat Koordinasi Program Tingkat Desa

Kegiatan  koordinasi pengelolaan program diharapkan terdapat komitmen dalam pelaksanaan program serta tersedia data pencapaian hasil kegiatan dan anggaran secara rutin setiap bulan melalui rapat koordinasi di Tk. Desa, Kecamatan dan Kabupaten serta data hasil program/perkembangan hasil program dan kegiatan serta anggaran tersedia setiap bulan

  1. Pengelolaan Data Informasi KB

Hasil kegiatan pengelolaan data informasi berupa tersedianya data statistik capaian program KKBPK.

1).  Data Basis Keluarga

Kegiatan pemutakhiran data basis keluarga ini dapat menjangkau seluruh RT yang ada Hasil Pendataan Keluarga :

  • Jumlah Pasangan Usia Subur        : 170.726
  • Jumlah Peserta Keluarga Berencana : 140.805
  • Bukan Peserta Keluarga Berencana :   29.921

2). Pengelolaan Sistem Informasi Gender dan Keluarga Berencana

Kegiatan pengelolaan sistem informasi Gender dan Keluarga Berencana diharapkan  dapat  menghasilkan analisis hasil program baik bulanan, tribulanan, semesteran maupun tahunan sebagai bahan penentuan prioritas penggarapan program di wilayah. Kegiatan ini dapat terlaksana dengan tertib sehingga data program dapat tersedia tepat waktu. Untuk tahun 2017 kegiatan ini dapat menghasilkan analisis pelaksanaan program setiap bulan, penilaian operasional program setiap tribulan, penilaian multi indikator program setiap semester dan laporan tahunan program

  1. Pemberdayaan ekonomi keluarga

Kegiatan pemberdayaan ekonomi keluarga ini diharapkan mampu meningkatkan kuantitas dan kualitas kelompok UPPKS, meningkatkan jumlah anggota kelompok yang memiliki kegiatan usaha ekonomi produktif.

  1. Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR :

Sosialisasi dan Pembinaan PIK- KRR (17 kecamatan)

Tujuan program ini adalah meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang hak-hak reproduksi dalam upaya peningkatan kualitas generasi mendatang.

Dengan kegiatan orientasi dan bimbingan teknis pengelola PIK-KRR/Pendirian PIK-KRR, orientasi dan bimbingan teknis pengelola PIK-KRR diharapkan dapat menumbuh kembangkan kelompok PIK-KRR pada 17 Kecamatan di Kabupaten Karanganyar baik kuantitas maupun kualitas, sehingga dari kegiatan PIK-KRR ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku remaja tentang hak-hak reproduksi.

  1. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga :

Tujuan program ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia pendamping untuk pengelolaan kelompok bina keluarga. Dengan program ini diharapkan kuantitas dan kualitas kelompok bina keluarga semakin meningkat, adapun kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017.

Categories
Uncategorised

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun melalui media pelaporan dan merupakan alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas dalam rangka menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2017, sebagai berikut :

  1. Program Keserasian  Kebijakan  peningkatan  kualitas  anak  dan  perempuan

dengan kegiatan :

  1. Operasional Forum anak Kabupaten Karanganyar
  2. Operasional Pokja PUG Kabupaten Karanganyar
  3. Operasional gugus tugas Kabupaten Layak Anak
  4. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
  5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Dengan kegiatan :

  1. Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten
  2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak, Perempuan

dengan kegiatan :

  1. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan
  2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak kekerasan
  3. KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak
  4. Pengembangan dan Pembinan Forum Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
  5. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
  6. Pembinaan organisasi perempuan
  7. Workshop Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Penanggulangan KDRT
  8. Pertemuan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Perwakilan Desa dan Daerah
  9. Program Keluarga Berencana

Dengan kegiatan :

  1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin
  2. Pembinaan kesertaan KB Jalur Khusus
  3. Pembinaan keluarga berencana
  4. Operasional Tim Pengembangan Program kependudukan dan KB (KKB)
  5. Peningkatan Partisipasi pria dalam Program KB
  6. Biaya Operasional Keluarga berencana
  7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Petugas lapangan KB
  8. Peningkatan kesertaan KB Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
  9. Pengadaan Media Advokasi dan KIE Program KB
  10. Evaluasi Penggerakan Pembinaan KKBPK oleh PKB
  11. Advokasi Pokja KB Kecamatan, Desa/Kelurahan
  12. Evaluasi Pemetaan Peran PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka Penggerakan KKBPK
  13. Keterpaduan Manunggal TNI KB Kesehatan
  14. Pengadaan sarana dan Prasarana PPKBD
  15. Pembangunan Gudang Alokon
  16. Pengadaan sarana dan prasaran PPKS
  17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Alokon
  18. Pengadaan Personal Komputer balai penyuluhan KB
  19. Program pelayanan Kontrasepsi

Dengan kegiatan :

  1. Penyaluran dan Pengiriman Alat Kontrasepsi
  2. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
  3. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
  4. Koordinasi Pengelolaan Program
  5. Pengelolaan data Informasi KB
  6. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi bagi Akseptor dan Kader Berprestasi
  7. Penghargaan Pemenang Lomba Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
  8. Program pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
  9. Advokasi dan KIE tentang KRR
  10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
  11. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Categories
Uncategorised

Program Kerja dan Kegiatan

Program kerja dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2017 dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran dibidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mengacu pada program pokok yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah yang menjadi tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 13 Tahun 2006) yaitu :

  1. Program Keserasian  Kebijakan  peningkatan  kualitas  anak  dan  perempuan

dengan kegiatan :

  1. Operasional Forum anak Kabupaten Karanganyar
  2. Operasional Pokja PUG Kabupaten Karanganyar
  3. Operasional gugus tugas Kabupaten Layak Anak
  4. Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak
  5. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Dengan kegiatan :

  1. Fasilitasi Pengarusutamaan Gender Tingkat Kabupaten
  2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Anak, Perempuan

dengan kegiatan :

  1. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Perempuan
  2. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak kekerasan
  3. KIE Pasca Kelahiran Tentang Kesehatan Ibu dan Anak
  4. Pengembangan dan Pembinan Forum Kesejahteraan dan Perlindungan Anak
  5. Program Peningkatan Peranserta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dengan kegiatan :
  6. Pembinaan organisasi perempuan
  7. Workshop Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Penanggulangan KDRT
  8. Pertemuan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Lembaga Perwakilan Desa dan Daerah
  9. Program Keluarga Berencana

Dengan kegiatan :

  1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi keluarga Miskin
  2. Pembinaan kesertaan KB Jalur Khusus
  3. Pembinaan keluarga berencana
  4. Operasional Tim Pengembangan Program kependudukan dan KB (KKB)
  5. Peningkatan Partisipasi pria dalam Program KB
  6. Biaya Operasional Keluarga berencana
  7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Petugas lapangan KB
  8. Peningkatan kesertaan KB Metode Kontrasepsi jangka panjang (MKJP)
  9. Pengadaan Media Advokasi dan KIE Program KB
  10. Evaluasi Penggerakan Pembinaan KKBPK oleh PKB
  11. Advokasi Pokja KB Kecamatan, Desa/Kelurahan
  12. Evaluasi Pemetaan Peran PPKBD dan Sub PPKBD dalam rangka Penggerakan KKBPK
  13. Keterpaduan Manunggal TNI KB Kesehatan
  14. Pengadaan sarana dan Prasarana PPKBD
  15. Pembangunan Gudang Alokon
  16. Pengadaan sarana dan prasaran PPKS
  17. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gudang Alokon
  18. Pengadaan Personal Komputer balai penyuluhan KB
  19. Program pelayanan Kontrasepsi

Dengan kegiatan :

  1. Penyaluran dan Pengiriman Alat Kontrasepsi
  2. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
  3. Operasional Kelompok Masyarakat Peduli KB
  4. Koordinasi Pengelolaan Program
  5. Pengelolaan data Informasi KB
  6. Pelatihan Pemberdayaan Ekonomi bagi Akseptor dan Kader Berprestasi
  7. Sosialisasi Program KB bagi TOGA dan TOMA
  8. Program pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR
  9. Advokasi dan KIE tentang KRR
  10. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
  11. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan
Categories
Uncategorised

Perda/Perbub

Perda/Perbup

1.     Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2.    Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  100 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Categories
Uncategorised

Perda/Perbub

Perda/Perbup

1.     Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
2.    Peraturan Bupati Karanganyar Nomor  100 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Categories
Uncategorised

Tupoksi

Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar, mempunyai tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Sedangkan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah :

  1. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Keekretariatan .
  2. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluaga Serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
  3. Pelaksanaan Kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak.
  4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak.
  5. Pelaksanaan Fungsi Sekretariatan.
  6. Pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD.
  7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Categories
Uncategorised

Dasar Hukum SOT 2018

 

Dasar Hukum :

 

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 20169 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar
  2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 100 Tahun 2016.tentang Uraian Tugas dan Fungsi Jabatan struktural pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

 

  • Gambaran Organisasi
  1. Kedudukan

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Karanganyar adalah unsur Pemerintah Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dipimpin oleh Kepala. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Perekonomian.

  1. Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,  (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16)  adalah sebagai berikut:

  1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karanganyar
  2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

    Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Beren

    cana mempunyai fungsi :

1)    perumusan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Kesekretariatan;

2)    pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

3)    pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak;

4)    pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga serta Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak

5)    pelaksanaan fungsi  Kesekretariatan;

6)    pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan

7)   pelaksanaan tugas  lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Categories
Uncategorised

Struktur Organisasi

struktur organisasi